Dalam perkara pidana umum, lanjut Eva, mekanisme ini tidak dikenal. Namun, tidak menutup kemungkinan gugatan perdata dilakukan. Sedangkan dalam perkara First Travel, hakim pada Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan supaya seluruh aset para pelaku dan perusahaan dikembalikan kepada negara.
“Kalau perkara pidananya sudah putus, uang sudah disita negara, maka gugatan perdata kepada pelaku seolah-olah memperebutkan pepesan kosong,” ucap Eva.
“Yang paling aman pada dasarnya adalah penggabungan perkara pidana dan perdata. Namun, dalam praktIk hal ini jarang dilakukan oleh jaksa penuntut umum,” lanjutnya.
Kata OJK Di sisi lain, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L Tobing mengatakan, korban kasus investasi ilegal biasanya tidak akan mendapatkan pengembalian kerugian uang sepenuhnya.
Ia mengatakan, besarnya pengembalian itu tergantung dari hasil putusan pengadilan kelak. “Dalam berbagai kasus investasi ilegal, tidak pernah ada pengembalian kerugian 100 persen,” kata Tongam dilansir dari Kompas.com, Rabu (9/3/2022).
Selain itu, menurut dia, pengembalian kerugian kasus investasi ilegal sulit dilakukan. Sebabnya, perlu verifikasi data kerugian riil dari masing-masing investor.
Dalam beberapa kasus, ada investor yang sudah pernah mendapatkan keuntungan atau bonus atas investasi yang mereka tanamkan. Namun, hal itu kemudian kerap tidak diakui mereka.
“Perlu verifikasi data kerugian riil dari masing-masing investor, di mana sebagian investor bisa saja sudah pernah dapat untung atau bonus, tapi sering tidak diakui,” ucap Tongam.
