Terkait manajemen aset, saya meminta program atau aplikasi yang dikembangkan oleh BPKAD segera disosialisasikan.
Bandung, bewarajabar.com — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar secara proporsional terus melakukan penataan dan pendataan terkait keuangan dan aset di lingkungannya.
Salah satunya, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sementara Jabar sembilan kali disetujui-berhasil meraih WTP untuk LKPD Tahun Anggaran (TA) 2011-2019.
REKOMENDASI
Di sektor pendidikan, Pemda Provinsi Jabar tengah mengumpulkan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Pengelolaan Aset pada Dinas Pendidikan. Selain aset tanah dan bangunan, aset tersebut meliputi bangku, meja, hingga alat praktikum di SMA / SMK / SLB se-Jabar.
Selain pengecekan aset langsung, Setiawan berujar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar tengah menyiapkan program / aplikasi untuk penataan aset secara online atau dalam jaringan (daring).
“Terkait manajemen aset, saya meminta program atau aplikasi yang dikembangkan oleh BPKAD segera disosialisasikan. Mendukung kita akan diputar terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan. Ada juga yang mendukung, virtual yang sifatnya online juga harus bisa offline (bisa digunakan datanya) , “kata Setiawan dalam rapat di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (8/7/20).
Diriku tambah, pengembangan aplikasi ini juga harus disesuaikan dengan perubahan format inventarisasi barang. Setiawan pun meminta Kepala Dinas Pendidikan Jabar segera menunjuk pejabat yang akan ditunjuk mengelola aset di sekolah-sekolah.
“Segera tunjuk petugas atau pejabat yang meng-setujui, yang meng-input (data), yang harus diserahkan dan disampaikan ke BPKAD,” ucap Setiawan.
“Meminta jika ada masalah, BPKAD bisa berkoordinasi langsung dengan siapa yang menyetujui dan memberi masukan. BPKAD juga akan men-pelatihan petugas atau petugas yang akan membantu itu,” katanya.
Selain itu, Setiawan juga berpesan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar untuk menghadiri rapat fungsional pengelola aset karena manajemen aset merupakan hal penting.
“Bukan hanya guru, pengawas sekolah, tetapi juga pengelola aset karena aset lebih dulu. Kelas administrasi dan insentif juga harus dicek. BPKAD juga akan memperjuangkan agar pengelola aset dapat memberikan insentif,” tegas Setiawan.
Pemda Provinsi Jabar juga mengumpulkan para Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Jabar untuk menampung aspirasi sekaligus menjaring perdebatan di lapangan khusus yang terkait dengan aset.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya melaporkan, terdiri 831 sekolah negeri di Jabar yang terdiri dari 507 SMA, 285 SMK, dan 39 SLB. Dari jumlah sekolah yang ada, sekitar 26 ribu PNS dengan rata-rata sekitar 1.200 PNS pendapatan setiap tahun. Selain itu, terdapat 13 Cabang Dinas Pendidikan di Jabar.
“Kondisi rill di lapangan, PNS di unit pendidikan dari 831 sekolah (di dalam otoritas Jabar). Kasubag TU terisi ada 332 orang, 449 kursi masih kosong. Kami kemarin inventarisir dari jumlah yang ada, yang bisa merujuk ke BKD baru 142 orang, itu yang baru bisa diisi. Ini kondisi di lapangan dari sisi SDM, “kata Wahyu.
Terkait aset, Wahyu mengatakan, penyerahan aset dari kabupaten / kota ke provinsi yang dimulai pada 2017 hingga kini masih ada beberapa tantangan, contohnya soal aset yang mengangkut tanah ke desa atau bekerja sama dengan pihak lain.
Terkait Kantor Cabang Dinas Pendidikan, dari 13 cabang dinas yang ada baru tiga cabang dinas yang memiliki gedung, yaitu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, X, dan XI.
“Rencana tahun ini akan dibangun untuk Cabang Dinas Wilayah IV dan VII, tetapi karena (pandemi) COVID-19 tidak dilaksanakan. Tahun depan akan diajukan lagi,” ucap Wahyu.
Menurut Sekretaris BPKAD Jabar Junaedi, aset di Dinas Pendidikan Jabar mencapai Rp5 triliun dari 831 sekolah negeri yang ada. Junaedi mengatakan, pihaknya juga terus menjalin hubungan dan mengumpulkan dengan seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan untuk melakukan sensus aset.
“Di lapangan banyak tantangan, tidak mudah, banyak masalah teknis dilapangan yang teknis sekali. Ada sekira 1,5 juta barang, seperti barang laboratorium mulai dari gelas ukur dan lain-lain, memerlukan upaya besar untuk melakukan perhitungan dan pengecekan,” kata Junaedi .
“Jadi masalah sistemik dan teknis di lapangan pasti ada. Tapi kami selalu mengupayakan agar penataan dan pemeliharaan aset selalu ada di lintasan,” tutupnya.
