Terkait Kekerasan Muslim di Uighur, DPRD Jabar Desak Pemerintah Pusat Ambil Sikap

oleh
Kasus Kemanusiaan di Uighur, DPRD Jabar Desak Pemerintah Pusat Ambil Sikap
Kasus Kemanusiaan di Uighur, DPRD Jabar Desak Pemerintah Pusat Ambil Sikap

BEWARAJABAR.COM — Pemerintah Republik Indonesia turut turun tangan untuk menghentikan penindasan yang terjadi di Uighur. DPRD Jabar memandang, peristiwa penindasan kaum muslim Uighur bukan kejahatan terhadap agama minoritas.

Tetapi itu merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan tidak manusiawi. “Ini bukan soal agamanya saja, tetapi tepatnya kejahatan manusia terhadap manusia,” ucap anggota DPRD Jawa Barat Hasbullah, Rabu, 25 Desember 2019. Ini menanggapi adanya puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Adil dan Beradab (AKAB) berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat.

Mereka, kata Hasbullah, mendesak pemerintah Republik Indonesia melalui DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan penindasan kaum muslim di Uighur, Xinjiang, Tiongkok.

Pasalnya, kaum muslim minoritas tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.Dia mencontohkan, di negara lain ada seekor binatang yang membunuh manusia tetapi binatangnya tidak bunuh dengan alasan termasuk binatang yang dilindungi.Namun, kaum Uighur adalah kaum muslim yang juga memerlukan bantuan yang sama dengan kaum muslim di belahan bumi ini.

Hal ini, lanjut politisi dari fraksi PAN ini, tidak sesuai dengan jumlah investasi RRT di Indonesia dalam semua bidang.

Tentu pemerintah RRT harus membicarakan aspirasi dan meminta sikap tentang yang dilakukan pemerintah RRT untuk kaum muslim Uighur.Selain itu, Indonesia sebagai negara demokrasi yang memegang teguh negara sila kedua yang mendukung yang adil dan beradab.

“Ribuan investasi yang ada di Indonesia dari RRT harus mendapatkan ketidakseimbangan yang seimbang, hentikan kekerasan di Uighur,” katanya.

Hal serupa yang menguatkan anggota DPRD lainnya, Neng Madinah. Menurut dia, penindasan yang dilakukan Pemerintah Tiongkok sangat tidak manusiawi.Bebas untuk pergi berhaji, Melanggar pemerintah lokal, terafiliasi dengan teroris. Hal itu berarti tidak memiliki kebebasan dalam bernegara dan berbangsa.

“Kalau orang Muslim, jika merasakan sakit dalam badannya maka bagian tubuh lainnya akan merasakan sakitnya.” Begitu pun dengan muslim di Uighur, kita juga ikut mengalami pertanggungan yang dialami muslim Uighur, ”katanya.Karena itu, kata dia, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi dari AKAB tersebut untuk disampaikan kepada Presiden RI.

Agar menindaklanjuti dan menyatakan sikap bangsa Indonesia terhadap kejahatan manusia yang dilakukan Pemerintah RRT.

“Sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian, kita harus mendesak pemerintah untuk segera melakukan tindakan positif terhadap peristiwa tersebut,“ tutur dia.***