Bewarajabar | Bandung – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mempertanyakan beberapa isu krusial di bidang pendidikan.
Diantaranya terkait program 1 juta Guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), serta kebijakan kurikulum di Provinsi Jawa Barat.
Hal itu ia utarakan saat Komisi X melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan permasalahan atas implementasi kebijakan-kebijakan terkait bidang Komisi X, seperti di bidang Pendidikan. Diantaranya terkait program satu juta Guru PPPK.
“Karena hasil seleksi tahap I dan tahap II di tahun 2021 menyisakan banyak permasalahan, mulai dari administrasi, kualifikasi, formasi sampai pada permasalahan ketidakpastian anggaran gaji guru yang lulus PPPK. Bagaimana dengan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat ini?” tanya Dede Yusuf dalam kunjungan kerja Reses di Bandung, Senin (18/4/2022).
RelatedPosts
Tidak hanya itu, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya, Komisi X DPR RI juga mempertanyakan Kebijakan kurikulum yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pasalnya saat ini satuan pendidikan melaksanakan tiga opsi kurikulum yang ada, yakni kurikulum 2013 (Kurtilas), kurikulum darurat dan kurikulum prototype.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi menjelaskan bahwa sejauh ini program PPPK di Provinsi Jawa Barat tidak ada masalah dan kendala yang berarti.
Bahkan untuk Jawa Barat menjadi Provinsi pertama yang menerapkan program sertifikasi guru bagi Guru Non PNS (termasuk PPPK).
Dimana sertifikasi tersebut berimplikasi terhadap kenaikan tunjangan sebesar 1,5 juta yang diperuntukan bagi tambahan guru-guru untuk mengambil perumahan.
Tidak hanya itu dukungan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap P3K juga terlihat dari jumlah P3K yang diusulkan termasuk terbanyak atau terbesar se-Indonesia yakni sekitar 16.097.
Tidak kalah penting juga perubahan sistem penganggaran pendidikan di Jawa Barat yang kini menerapkan Desentralisasi.
Dimana anggaran yang semula terpusat di Provinsi, sekarang diserahkan ke 13 cabang dinas yang ada di Provinsi tersebut.
Hal itu semata untuk mengetahui potensi di masing-masing wilayah, sehingga sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Dinas Pendidikan Jawa Barat juga menambahkan bahwa ukuran kemajuan sebuah bangsa adalah ekonomi, sumber daya manusia yang unggul, serta reformasi birokrasi.
Untuk menciptakan SDM yang unggul, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam tiga tahun terkahir memperkuat kurikulum digital.
Pasalnya Pandemi Covid-19 selain telah menghilangkan ratusan pekerjaan, namun juga menciptakan bidang pekerjaan baru, salah satunya di bidang digital dengan e-commerce nya.
Selain itu Jawa Barat juga memasukan kurikulum anti radikalisme dan terorisme. Bahkan sejak level SD sudah memasukan kurikulum Pancasila melalui berbagai permainan.
Tidak hanya itu, Jawa Barat juga mulai memasukan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikannya.
