Pansus LKPJ Minta Dinsos Matangkan Integrasi DTKS Dengan Kewilayahan

oleh
Pansus LKPJ Minta Dinsos Matangkan Integrasi DTKS Dengan Kewilayahan
Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (11/4/2022). Nuzon/Humpro DPRD Kota Bandung.

Bewarajabar | Bandung – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung, Rizal Khairul meminta Dinas Sosial Kota Bandung untuk melakukan pemutakhiran atau memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bandung.

Hal tersebut ia sampaikan pada Rapat Kerja Pansus 1 LKPJ terkait Pembahasan Realisasi Kinerja Kegiatan T.A. 2021 yang dipimpin Ketua Pansus 1, Ferry Rismafury bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (11/4/2022).

“Data DTKS di Kota Bandung harus ter-update, dan harapannya terintergrasi dengan kewilayahan,” ujarnya.
Menurut Rizal, data DTKS bukan hanya berkaitan dengan penerima manfaat dari Dinas Sosial saja, tetapi juga layanan pendidikan hingga kesehatan. Dengan demikian, DTKS mencakup banyak hal terkait layanan dasar Pemkot Bandung.

“Terkait data ini, harus terus divalidasi dan diverifikasi, jangan sampai seperti sebelumnya, ada yang telah meninggal tapi masuk dalam DTKS,” ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Pansus 1 DPRD Kota Bandung lainnya, Heri Hermawan yang mendorong agar dinas terkait, untuk terus melakukan validasi dan verifikasi DTKS di Kota Bandung.

Semakin diperbaruinya data DTKS, maka akan semakin meningkatkan layanan dasar di Kota Bandung, seperti sosial, kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, ia juga menilai bahwa Pemkot Bandung dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Bandung, seperti pihak swasta yang ingin membangun sekolah.